Metro – Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro menjadi saksi panasnya dialog antara puluhan petani dan jajaran eksekutif, Rabu (22/4/2026). Sekitar 70 petani dari Kecamatan Metro Selatan datang untuk menyampaikan aspirasi terkait gagal panen yang melanda lahan pertanian mereka akibat saluran pengairan yang kerap meluap dan menyebabkan banjir.
Namun, yang seharusnya menjadi forum pencarian solusi justru memanas ketika terjadi perbedaan data mencolok antara pemerintah daerah dan petani.
Ketegangan memuncak saat Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Metro, Heri Wiratno, memaparkan data yang menyebutkan bahwa hanya tujuh petani yang terdampak gagal panen akibat banjir di wilayah Metro Selatan.
Pernyataan itu disambut dengan reaksi keras oleh para petani yang hadir. Mereka membawa data tandingan yang diklaim jauh lebih akurat. Para petani menyebut bahwa setidaknya 70 petani di Kelurahan Rejomulyo dan Sumbersari mengalami gagal panen akibat banjir yang melanda kawasan pertanian pada Februari 2026 lalu.
Perbedaan angka yang sangat kontras ini menjadi pemicu utama ketegangan. Petani menilai pemerintah daerah tidak serius menangani persoalan yang mereka hadapi, bahkan cenderung meremehkan dampak bencana yang dialami.
“Kami yang di sawah, kami yang merasakan. Jangan cuma di balik meja lalu mengatakan hanya tujuh orang. Ini tidak adil!” ujar salah satu petani dengan nada kesal.
Melihat suasana yang semakin memanas, Ketua DPRD Kota Metro, Ria Hartini, yang memimpin langsung audiensi, segera mengambil alih. Dengan tegas, ia memutuskan untuk tidak hanya berdebat di ruangan, meminta Komisi III DPRD turun langsung ke lapangan bersama para petani.
“Saya sudah komunikasikan dengan komisi III, akan data ulang ke lokasi, untuk memastikan data sinkron atau tidak terkait gagal panen. Jangan sampai ada perbedaan data seperti ini lagi,” tegas Ria di hadapan para petani dan pejabat dinas.
Ia juga menyoroti akar masalah, yakni banjir yang disebabkan oleh luapan sungai yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Karena itu, ia mendesak dinas terkait untuk menjalin komunikasi serius dengan Balai Besar Provinsi Lampung.
“Banjir ini kan disebabkan sungai yang menjadi ranah provinsi. Saya minta dinas terkait menjalin komunikasi serius untuk mencari solusi terbaik. Kami juga mendesak Dinas Pertanian Kota Metro untuk segera memberikan solusi kepada petani,” ujarnya.
Ria Hartini juga menegaskan bahwa akan ada agenda audiensi lanjutan. Ia berencana mempertemukan kembali para petani, Dinas Pertanian, dan Balai Besar Wilayah Sungai Provinsi Lampung dalam satu forum untuk mencari solusi pasti.
“Nanti kami akan memanggil kembali dinas terkait dan pihak balai besar, serta aliansi petani Metro Selatan. Harus ada solusi yang jelas, tidak bisa dibiarkan begitu saja,” pungkasnya.