Penulis: Hendra Apriyanes
(Analis Strategis Kebijakan Publik)
Tulisan ini tidak ditujukan untuk menyenangkan siapa pun. Tulisan ini ditujukan untuk memastikan satu hal: bahwa publik tidak kehilangan akal sehatnya ketika kekuasaan mulai kehilangan etikanya. Apa yang sedang terjadi di Kota Metro bukan lagi sekadar dinamika pemerintahan. Ini adalah fase ketika kekuasaan mulai membangun jarak dengan akuntabilitas, dan pada saat yang sama berupaya membatasi ruang nalar kritis publik.
Pernyataan yang berkembang dari pucuk pimpinan yang pada intinya mempersilakan siapa pun untuk “ikut atau tidak ikut” serta upaya membentuk persepsi agar pihak tertentu tidak diikuti, bukanlah pernyataan biasa,Itu adalah sinyal terbuka: bahwa kekuasaan mulai melihat kritik bukan sebagai kontrol, melainkan ancaman. Jawaban saya tetap sama, dan tidak akan berubah Silakan Namun perlu dipahami kekuasaan hanya bisa mengatur hari ini, tetapi hukum bekerja melintasi waktu.
1. HULU YANG MENENTUKAN:
SAAT KEKUASAAN LAHIR DARI BEBAN
Tidak ada penyimpangan tanpa sebab. Dalam banyak studi politik, termasuk yang dijelaskan oleh Saiful Mujani, biaya politik yang tinggi melahirkan satu konsekuensi yang tidak bisa dihindari: beban kontestasi. Beban ini tidak pernah hilang setelah kemenangan. Ia hanya berubah bentuk menjadi tekanan yang diam-diam mengarahkan kebijakan.
Di sinilah titik krusialnya: ketika kebijakan tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh kebutuhan publik, melainkan oleh kebutuhan untuk menutup biaya kekuasaan. Jika ini terjadi, maka sejak awal: arah pemerintahan telah bergeser, bahkan sebelum kebijakan pertama dijalankan.
2. PISAU ANALISIS: DRAMATURGI & TEORI KORUPSI KLITGAARD
Untuk menyingkap fenomena ini sebagai edukasi umum, kita menggunakan pendekatan Dramaturgi dari Erving Goffman untuk membedah antara Citra dan Realita:
Panggung Depan: Kesederhanaan ditampilkan. Simbol kerja diperlihatkan. Penghargaan administratif seperti WTP dikedepankan. Namun publik harus mulai jujur membaca: simbol bukanlah substansi. Ketika simbol terus diproduksi, sementara persoalan substantif tidak diselesaikan, maka yang sedang berlangsung adalah: manajemen persepsi, bukan manajemen pemerintahan.
Anatomi Korupsi (Teori Klitgaard): Untuk memahami mengapa pola ini terjadi, kita merujuk pada formula Robert Klitgaard: Korupsi = Monopoli + Diskresi – Akuntabilitas. Ketika Wali Kota memiliki Monopoli kekuasaan yang absolut, ditambah dengan Diskresi yang luas dalam menentukan kebijakan/anggaran, namun di saat yang sama Akuntabilitas diperlemah dengan cara menghindari ruang publik, maka korupsi bukan lagi kemungkinan, melainkan kepastian. Pola menghindar dari kritik adalah upaya sistematis untuk mematikan variabel Akuntabilitas dalam rumus tersebut.
Momen Krisis Mengungkap Fakta: Setiap kepemimpinan akan diuji pada situasi sulit. Dan di titik inilah, publik mulai melihat siapa yang hadir, siapa yang menghindar, dan siapa yang berlindung di balik struktur. Tanggung Jawab yang Tak Terpindahkan: Pelimpahan kewenangan memang dimungkinkan dalam sistem administrasi negara (UU 23/2014 & UU 30/2014). Namun hukum juga tegas: tanggung jawab tidak pernah dapat dialihkan. Pasal 14 UU 30/2014 memperjelas bahwa mandat tidak menghapus tanggung jawab.
Maka ketika jabatan digunakan untuk menghindar dan bawahan dijadikan “bemper”sebagaimana berulangkali momen ini terekam saat sekelompok orang dari ormas ingin menyampaikan aspirasinya namun hanya Pj. Sekda yang muncul, atau saat mahasiswa menyampaikan aspirasi namun Walikota menghilangpublik berhak menyimpulkan bahwa tindakan tersebut adalah pengecut. Ditambah lagi saat keduanya muncul dalam satu ruang namun kembali Pj. Sekda yang berbicara, termasuk dalam balasan surat keberatan administrasi yang ditujukan kepada Walikota namun jawabannya ditandatangani oleh Pj. Sekda, ini adalah bukti nyata: yang melemah bukan sistemnya, tetapi kepemimpinannya.
3. YANG TAK TERLIHAT NAMUN TERASA: POLA, AKTOR, DAN NIAT
Kekuasaan modern jarang bekerja secara terang-terangan. Ia bekerja melalui pola. Distribusi yang tampak wajar.
Keputusan yang terlihat administratif melalui Keputusan Walikota atau Perwali. Namun bagi yang memahami, pola tidak pernah netral. Ia selalu menunjukkan arah dan mengungkap kepentingan. Ketika pola itu konsisten, berulang, dan saling terhubung, maka dalam perspektif hukum, itu bukan lagi kebetulan—melainkan indikasi adanya mens rea (niat jahat). Di sinilah ungkapan Lampung menemukan relevansinya: “Gerobak cadang ditarik sapi lawang” sebuah kehancuran yang niscaya karena kemudi yang tak terkendali di atas pondasi yang rusak.
4. FASE PALING BERBAHAYA: SAAT SEMUA TERLIHAT NORMAL
Inilah fase yang paling berbahaya dalam sebuah pemerintahan:
Jabatan terlihat terisi, tetapi independensi hilang.
Anggaran tetap berjalan, tetapi arah berubah. Pengawasan tetap ada, tetapi tidak bekerja. Secara kasat mata, sistem tampak normal. Namun secara substansi, ia telah kosong. Dan ketika sistem kosong tetapi kekuasaan tetap berjalan, yang terjadi bukan lagi pemerintahan melainkan simulasi pemerintahan.
5. PENEGASAN TERBUKA: INI BUKAN KRITIK, INI PENANDA WAKTU
Tulisan ini bukan reaksi emosional. Ini adalah penanda bahwa publik mulai membaca, pola mulai terlihat, dan waktu mulai mencatat. Silakan gunakan kekuasaan itu hari ini. Silakan pertahankan semua narasi itu. Namun satu hal yang tidak bisa dihindari: setiap keputusan meninggalkan jejak, setiap pola membentuk bukti, dan setiap tindakan akan menemukan waktunya untuk diuji. Pada saat itu terjadi, yang berbicara bukan lagi opini atau jabatan, melainkan: data, fakta, dan konstruksi hukum.
6. KOMITMEN: MEMBUKA, MEMBACA, DAN MEMBONGKAR
Ini bukan akhir. Ini awal. Sebagai bentuk tanggung jawab publik, saya akan menulis secara rutin terkait persoalan kebijakan publik di beberapa media. Tulisan ini akan mengisi kolom-kolom rutin yang memang disediakan sebagai ruang edukasi sekaligus sarana tanya jawab bagi masyarakat. Rilis berikutnya akan bergerak lebih jauh: lebih spesifik, lebih terukur, dan lebih tajam membaca pola anggaran, distribusi kewenangan, dan potensi pelanggaran yang selama ini tersembunyi. Karena dalam negara hukum: yang menentukan bukan siapa yang paling berkuasa, tetapi siapa yang paling siap mempertanggungjawabkan.
Penutup:
Kekuasaan dapat menjelaskan. Namun hanya data yang dapat membuktikan. Dan ketika data mulai berbicara, maka ruang untuk menghindar akan semakin sempit.
Salam Analis Strategis Kebijakan Publik.
Untuk Publik yang Tidak Lagi Bisa Dibungkam, dan Kekuasaan yang Akan Selalu Diuji.