KOTA METRO, NETTHREEONE – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Maju, Adil, Jagat, Aman dan Sentosa (MAJAS) Kota Metro secara serius menyoroti mekanisme pengelolaan anggaran di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Metro yang dinilai kian carut-marut, tidak transparan, serta berpotensi membuka ruang lebar bagi praktik penyimpangan keuangan daerah.
Ketua DPC LSM MAJAS Kota Metro, Rio Renaldo, S.H., menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kondisi tata kelola keuangan di BPKAD yang menurutnya bukan hanya bermasalah secara administratif, tetapi juga berisiko menghambat laju pembangunan Kota Metro yang seharusnya berpihak pada kepentingan publik.
“Pengelolaan keuangan yang tidak sehat akan berdampak langsung pada pembangunan Kota Metro. Ini yang menjadi keprihatinan kami,” ujar Rio, Minggu (28/12/2025).
Rio mengungkapkan, pihaknya menyoroti adanya pola pengadaan barang dan jasa dengan jenis yang sama namun dipecah menjadi puluhan hingga ratusan paket kegiatan. Menurutnya, pola semacam ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan patut diduga sebagai upaya menghindari mekanisme pengadaan yang lebih ketat, sekaligus membuka celah terjadinya penyimpangan anggaran daerah.
“Pengadaan barang yang sama dipecah-pecah dalam banyak paket ini menimbulkan pertanyaan publik terkait prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi. Jika pola ini dianggap biasa, maka publik wajar curiga ada yang sedang ‘diakali’,” tegasnya.
Ketua DPC LSM MAJAS mengaku telah melayangkan surat resmi permintaan klarifikasi kepada BPKAD Kota Metro guna meminta penjelasan terbuka atas temuan tersebut. Namun hingga kini, langkah komunikasi formal itu seolah menguap tanpa respons, memperkuat kesan tertutupnya pengelolaan keuangan publik.
“Kami sudah bersurat secara resmi, tetapi sampai sekarang belum ada balasan dari BPKAD. Diamnya institusi pengelola keuangan justru menambah tanda tanya besar di tengah masyarakat,” kata Rio.
Atas kondisi tersebut, ia berencana akan menggelar aksi damai dalam waktu dekat. Aksi ini bukan semata bentuk protes, melainkan sarana edukasi publik agar masyarakat memahami bagaimana uang rakyat dikelola, sekaligus menjadi pengingat bahwa pengawasan sosial adalah pilar penting dalam demokrasi lokal.
“Kami akan turun ke muka umum agar masyarakat tahu dan peduli. Kota Metro jangan sampai terlihat baik-baik saja di permukaan, sementara di baliknya menyimpan persoalan serius yang dibiarkan berlarut,” pungkasnya. (MNP)