Lampung Timur , Netthreeone— Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Timur belum memberikan klarifikasi atas dugaan pengkondisian sejumlah proyek infrastruktur di wilayah tersebut. Isu ini menguat setelah kualitas beberapa proyek jalan disorot publik karena dinilai cepat mengalami kerusakan.
Salah satu proyek yang menjadi perhatian adalah pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Nusantara pada ruas Bumi Jawa sampai Tanjung Kesuma (R.029) menuju Purbolinggo. Proyek berlapis aspal AC-WC itu dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Timur dengan nilai sekitar Rp1,9 miliar.
Berdasarkan penelusuran awak media di lapangan, kondisi fisik jalan tersebut dinilai belum mencerminkan kualitas pekerjaan yang sebanding dengan nilai anggaran. Sejumlah titik terlihat mengalami kerusakan, meski proyek tersebut belum lama selesai dikerjakan.
Dari hasil investigasi sementara, proyek tersebut diduga dikerjakan oleh pihak berinisial E. Nama yang sama juga disebut-sebut mengerjakan sekitar 11 proyek lainnya di Kabupaten Lampung Timur. Dugaan dominasi proyek oleh satu pihak ini memunculkan pertanyaan terkait mekanisme pengadaan, pelaksanaan, serta pengawasan yang dilakukan dinas terkait.
Tim media juga menghimpun keterangan dari para pekerja di lapangan. Salah satu kepala tukang berinisial S sebelumnya mengaku belum menerima pembayaran sebesar Rp16 juta. Namun, menurut keterangan kepala tukang lain berinisial G, kekurangan tersebut disebut telah diselesaikan. Hingga kini, keberadaan S belum diketahui.
Pada Senin (19/1/2026), awak media mendatangi kantor Dinas PUPR Kabupaten Lampung Timur untuk meminta konfirmasi. Namun, Kepala Dinas PUPR, Primadiartha Ramadheni, disebut tidak berada di kantor.
“Pimpinan sedang keluar, jadi kami belum bisa memberikan keterangan,” ujar salah satu staf Dinas PUPR.
Hingga berita ini diterbitkan, Dinas PUPR Kabupaten Lampung Timur belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan pengkondisian proyek maupun kualitas pekerjaan di lapangan.
Sorotan terhadap proyek ini turut memantik kritik dari Pengamat Kebijakan Publik, Bayu Hendrix Fulama, S.H. Ia menilai rusaknya infrastruktur dalam waktu singkat, meski dibiayai APBD bernilai miliaran rupiah, menunjukkan persoalan serius dalam tata kelola pembangunan daerah.
“Ini bukan sekadar soal kualitas teknis di lapangan. Kalau proyek bernilai miliaran cepat rusak, maka patut diduga ada masalah sejak tahap perencanaan, proses pengadaan, hingga pengawasan. Ini indikasi kegagalan sistemik,” kata Bayu, Kamis (22/1/2026).
Bayu juga menyoroti sikap diam Dinas PUPR Lampung Timur di tengah meningkatnya perhatian publik. Menurutnya, sikap tersebut bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang seharusnya melekat pada institusi publik.
“Ketika dinas memilih bungkam, sementara uang publik sudah dibelanjakan, itu bukan hal sepele. Sikap seperti ini berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, dugaan dominasi proyek oleh satu pihak melalui beberapa badan usaha harus ditelusuri secara serius oleh aparat pengawasan internal maupun eksternal. Jika terbukti, praktik tersebut dinilai mencederai prinsip persaingan sehat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Pengadaan publik tidak boleh dikuasai segelintir pihak. Jika ada pengkondisian, itu membuka ruang konflik kepentingan dan berpotensi merugikan keuangan daerah,” tegas Bayu.
Menurut Bayu, kritik publik terhadap proyek infrastruktur semestinya dipandang sebagai mekanisme kontrol sosial yang sehat dalam demokrasi. Ia mendorong pemerintah daerah untuk membuka data proyek secara transparan serta melakukan evaluasi menyeluruh.
“Tanpa keterbukaan dan audit yang independen, persoalan serupa akan terus berulang. Infrastruktur seharusnya menjadi investasi jangka panjang bagi masyarakat, bukan sekadar formalitas serapan anggaran,” pungkasnya. (MNP)